to English

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 37/KPTS/HK.060/1/2006

TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS DAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK
PEMASUKAN BUAH-BUAHAN DAN ATAU SAYURAN BUAH SEGAR KE DALAM
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERTANIAN,

Lampiran

Menimbang :

• a. bahwa lalat buah dikenal sebagai hama utama pada banyak jenis tanaman hortikultura yang dapat menurunkan produktivitas buah-buahan dan sayuran buah segar di dalam negeri;
• b. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 358/KPTS/OT.140/9/2005 telah ditetapkan Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-buahan dan Sayuran Buah Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan;
• c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b) di atas dipandang perlu untuk menetapkan kembali Peraturan Menteri Pertanian tentan Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-buahan dan Sayuran Buah Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

Mengingat :

• 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
• 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 35);
• 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 35; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
• 4. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1977 sebagaimana telah diamandir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1990 tentang Pengesahan International Plant Protection Convention 1951;
• 5. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1992 tentang Pengesahan Asian Plant Protection Convention;
• 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
• 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
• 8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
• 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/KPTS/HK.310/1990 tentang Syarat-Syarat Dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Tanaman Bibit Tanaman Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
• 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 627/KPTS/PD.540/12/2003 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 117/KPTS/PD.540/2/2004 tentang Jenis-Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, Golongan II dan Media Pembawanya;
• 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 469/KPTS/HK.310/8/2002 tentang Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
• 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/KPTS/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
• 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/KPTS/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.

Memperhatikan :

Notifikasi WTO Nomor 6/SPS/N/IDN/24 tanggal 18 Mei 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERSYARATAN TEKNIS DAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN BUAH-BUAHAN DAN ATAU SAYURAN BUAH SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

• 1. Buah-buahan dan atau sayuran buah segar adalah hasil tanaman buah atau sayuran yang berupa buah berdaging, baik utuh atau bagiannya dan belum diproses menjadi bahan olahan, yang masih berpotensi sebagai media pembawa organisme pengganggu tumbuhan.
• 2. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina adalah semua organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
• 3. Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dan atau benda lain yang dapat membawa organisme pengganggu tumbuhan karantina.
• 4. Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah suatu proses untuk menetapkan bahwa suatu Organisme Pengganggu Tumbuhan merupakan organisme pengganggu tumbuhan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan penting, serta menentukan syarat-syarat dan tindakan karantina tumbuhan yang sesuai untuk mencegah masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan tersebut.
• 5. Alat Angkut Media Pembawa adalah semua alat transportasi darat, air, maupun udara yang dipergunakan untuk melalulintaskan media pembawa.
• 6. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (Phytosanitary Certificate) adalah surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di negara atau area asal/ pengirim/transit yang menyatakan bahwa tumbuhan atau bagian-bagian tumbuhan atau yang tercantum dialamnya bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, Organisme pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, dan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting serta telah memenuhi persyaratan karantina tumbuhan yang ditetapkan dan atau yang menyatakan keterangan lain yang diperlukan.
• 7. Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan.
• 8. Petugas Karantina Tumbuhan adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina tumbuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• 9. Pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki dan atau yang bertanggung jawab atas pemasukan buah-buahan dan atau sayuran buah segar.

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PetugasKarantina Tumbuhan untuk menerapkan persyaratan teknis dan melakukan tindakan karantina tumbuhan terhadap pemasukan buah-buahan dan atau sayuran buah segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Tujuan pengaturan ini agar buah-buahan dan atau sayuran buah segar yang masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia bebas dari lalat buah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan ini meliputi persyaratan teknis pemasukan, tindakan karantina tumbuhan dan tempat pemasukan buah-buahan dan atau sayuran buah segar.

BAB II
PERSYARATAN TEKNIS PEMASUKAN BUAH-BUAHAN DAN ATAU SAYURAN BUAH SEGAR

Pasal 4

Buah-buahan dan atau sayuran buah segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib :

• a. dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari negara asal dan negara transit;
• b. melalui tempat-tempat pemasukan yang ditetapkan.
• c. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat- tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

Pasal 5

Pemasukan buah-buahan dan atau sayuran buah segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dapat berasal dari area produksi di negara asal yang bebas dari infestasi organisme pengganggu tumbuhan karantina seperti tercantum dalam Lampiran Peraturan ini atau berasal dari area produksi di negara asal yang tidak bebas dari infestasi organisme pengganggu tumbuhan karantina.

Pasal 6

Pemasukan buah-buahan dan atau sayuran buah segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia yang berasal dari area produksi di negara yang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus dinyatakan dalam kolom keterangan tambahan (Additional Declaration) pada Sertifikat Kesehatan Tumbuhan yang menyertai kiriman.

Pasal 7

(1) Pemasukan buah-buahan dan atau sayuran buah segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia yang berasal dari area produksi yang tidak bebas dari investasi organisme pengganggu tumbuhan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus diberi perlakuan.

(2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa pendinginan dengan suhu sesuai jenis buah-buahan dan atau sayuran buah segar maupun jenis lalat buah yang dicegah, dan dinyatakan dalam kolom perlakuan pada Sertifikat Kesehatan Tumbuhan yang menyertai kiriman..

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 8

Buah-buahan dan atau sayuran buah segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dibungkus / dikemas antara lain menggunakan karton dan plastik, serta diangkut dengan peti kemas yang dilengkapi sarana pendingin.

Pasal 9

(1) Untuk barang muatan, Pemilik menyampaikan pemberitahuan rencana pemasukan buah-buahan dan atau sayuran buah segar kepada Kepala Badan Karantina Pertanian cq. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan yang ditunjuk.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebelum dinaikkan ke alat angkut di tempat pengeluaran negara asal.

(3) Pemberitahuan rencana pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi jumlah, jenis, merk, jenis kemasan, jenis alat angkut, peti kemas, tempat pengeluaran negara asal, tempat pemasukan, dan tempat transit.

Pasal 10

Kepala Badan Karantina Pertanian cq. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan, dengan memperhatikan ketentuan tersebut dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, memberikan jawaban terhadap rencana pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, juga berlaku untuk buah-buahan dan atau sayuran buah segar dalam bentuk bawaan penumpang dan jasa kiriman pos.

Pasal 12

(1) Untuk mengetahui bebas tidaknya suatu area produksi di negara asal dari investasi organisme pengganggu tumbuhan karantina, dapat dilakukan survei di area produksi di negara asal oleh Petugas Karantina Tumbuhan dan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

(2) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan khususnya lalat buah dan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Sekretariat Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (IPPC Secretariate ・Food and Agriculture Organization) dan standar lainnya yang telah dipublikasikan.

(3) Biaya yang diperlukan untuk survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Badan Karantina Pertanian dan atau Pemilik.

BAB III
TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN

Pasal 13

(1) Buah-buahan dan atau sayuran buah segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 atau Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 ditolak atau dimusnahkan.

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan pengiriman kembali ke negara asal atau negara lain.

Pasal 14

(1) Pemeriksaan kesehatan buah-buahan dan atau sayuran buah segar dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan setelah persyaratan karantina tumbuhan dan persyaratan teknis dipenuhi.

(2) Petugas Karantina Tumbuhan membuka atau memerintahkan pihak lain untuk membuka peti kemas bersama-sama Petugas Bea dan Cukai, dan disaksikan oleh Pemilik buah-buahan dan atau sayuran buah segar di tempat pemasukan atau di luar tempat pemasukan baik di dalam maupun di luar instalasi karantina tumbuhan.

Pasal 15

(1) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ternyata buah-buahan dan atau sayuran buah segar tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka dilakukan tindakan perlakuan.

(2) Apabila setelah dilakukan tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak dapat dibebaskan dari organisme pengganggu tumbuhan karantina sebagaimana dimaksud Pasal 5, maka terhadap buah- buahan dan atau sayuran buah segar tersebut dilakukan tindakan pemusnahan yang disaksikan oleh pejabat berwenang dan dibuatkan berita acara pemusnahan..

(3) Apabila setelah dilakukan tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud ayat (1) ternyata dapat dibebaskan dari organisme pengganggu tumbuhan karantina sebagaimana dimaksud Pasal 5, maka terhadap buah-buahan dan atau sayuran buah segar tersebut dilakukan tindakan pembebasan dengan menerbitkan sertifikat pelepasan.

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tindakan penolakan atau pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15 menjadi tanggung jawab dan dibebankan kepada pemilik buah-buahan dan atau sayuran buah segar.

BAB IV
TEMPAT-TEMPAT PEMASUKAN

Pasal 17

(1) Tempat-tempat pemasukan buah-buahan dan atau sayuran buah segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas :

• 1. Pelabuhan Laut Tanjung Priok, Jakarta.
• 2. Pelabuhan Laut Tanjung Perak, Surabaya.
• 3. Pelabuhan Laut Belawan, Medan.
• 4. Pelabuhan Laut Batu Ampar, Batam.
• 5. Bandar Udara Soekarno-Hatta , Jakarta.
• 6. Bandar Udara Ngurah Rai, Denpasar.
• 7. Pelabuhan Laut Makassar.

(2) Berdasarkan pertimbangan teknis dan strategis, pemasukan buah-buahan dan atau sayuran buah segar atas persetujuan Menteri Pertanian dapat dilakukan di luar tempat-tempat pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tempat-tempat pemasukan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 469/Kpts/HK.310/8/2001 tetap berlaku untuk pemasukan media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina selain buah- buahan dan atau sayuran buah segar.

Pasal 18

Peraturan ini dilaksanakan secara efektif paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 358/Kpts/OT.140/9/2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 27 Januari 2006
MENTERI PERTANIAN,
ttd

ANTON APRIYANTONO

Salinan
Keputusan ini disampaikan Kepada Yth, :

• 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
• 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
• 3. Menteri Luar Negeri;
• 4. Menteri Dalam Negeri;
• 5. Menteri Keuangan;
• 6. Menteri Perhubungan;
• 7. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia;
• 8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
• 9. Menteri Kehutanan;
• 10. Menteri Perdagangan;
• 11. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
• 12. Jaksa Agung Republik Indonesia;
• 13. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
• 14. Kepala Badan Intelejen Negara;
• 15. Direktur Jenderal Bea dan C ukai, Departemen Keuangan;
• 16. Direktur Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan;
• 17. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
• 18. Para Gubernur di seluruh Indonesia.

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 37/Kpts/HK.060/1/2006
Tanggal : 27 Januari 2006